Butuh Prioritas Tangani Banjir Cirebon, DPRD Minta BBWSCC Segera Normalisasi Sungai

CIREBON - Penanganan banjir di Kabupaten Cirebon tak pernah tuntas. Cirebon masih dikepung banjir. Banyak faktor yang menjadi penyebabnya. Salah satunya, normalisasi sungai yang tidak merata. Dari hulu sampai ke hilir.

Komisi III DPRD kembali mengambil sikap. Memanggil Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung (BBWSCC), melalui rapat kerja penanganan banjir, belum lama ini. Sayangnya, BBWSCC tak bisa hadir. Hanya melalui, zoom meeting.

• 

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Hermanto SH menyampaikan, ada beberapa sungai kewenangan BBWSCC di Kabupaten Cirebon yang menjadi langganan penyebab banjir setiap tahunnya. Seperti, Sungai Singaraja dan Singaratu yang di musim hujan sekarang saja sudah sering meluap.

Selain itu, beberapa sungai kewenangan BBWSCC yang ada di wilayah tengah serta barat Kabupaten Cirebon yang belum lama ini menjadi penyebab banjir juga. \"Sehingga perlu penanganan secara prioritas oleh BBWSCC untuk sungai-sungai yang khususnya menjadi langganan penyebab banjir setiap tahunnya,\" ujar Hermanto.

Oleh karena itu, penanganan secara permanen di sungai-sungai tersebut, sangat mendesak. Namun, ia tak memungkiri banyak bangunan liar di sepadan sungai serta aset milik warga di sekitaran sungai menjadi kendala masuknya alat berat jika hendak dinormalisasi.

\"Maka butuh koordinasi dan kerja sama, serta kesadaran masyarakat di sekitaran sungai. Harus bersinergi menyelesaikannya, karena ini demi kepentingan bersama. Supaya alat-alat besar bisa masuk untuk melakukan normalisasi,\" imbuhnya.

Sementara itu, Kabid Operasi dan Pemeliharaan BBWSCC, Abdul Ghoni mengatakan, memang terjadi penyempitan di sungai yang menjadi kewenangan BBWSCC. Salah satunya di Sungai Singaraja. Selain penyempitan, kondisi sepadan sungai banyak berdiri bangunan liar.

\"Memang kami punya rencana untuk normalisasi Sungai Singaraja dan Singaratu. Namun, terkendala dalam memasukan alat-alat berat lantaran ada banyak aset-aset warga dan bangunan liar di sekitar dekat sungai dan sepadan sungai,\" paparnya.

Oleh karena itu, kata Ghoni, pihaknya butuh koordinasi dan kerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam penanganan normalisasi sungai. Namun, di tahun ini tidak ada untuk penanganan sungai secara permanen. Meski demikian, ada beberapa titik yang harus dipasang batu karena terjadi kerusakan.

\"Memang idealnya dua tahun sekali dinormalisasi, namun karena keterbatasan anggaran dan faktor lainnya, belum bisa dilakukan sesuai harapan. Di tahun ini adanya cuma untuk pemeliharaan saja dan kita akan coba prioritaskan titik-titik mana saja yang harus diperbaiki,\" ucapnya.

Di tempat yang sama, Kabid Irigasi DPUPR Kabupaten Cirebon, Rizal mengungkapkan, di lapangan pihaknya banyak menemukan kendala kaitannya dengan irigasi. Sebab luapan sungai menyebabkan lahan padi terendam banjir. Selain itu, pintu air milik BBWSCC banyak yang belum dimodernisasi, sehingga tidak bisa dibuka.

\"Di kita sudah terlalu lama tidak melakukan normalisasi. Jadi kami harap minimal dua tahun sekali dilakukan normalisasi. Supaya tidak ada pendangkalan yang menyebabkan air sungai meluap karena air tidak bisa langsung ke laut,\" pungkasnya (sam/adv).

Sumber: